TIDORE, – Pemerintah Daerah diminta segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap stabil di Kota Tidore Kepulauan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait langkah konkret tahun 2026 serta pelaksanaan cadangan pangan daerah, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Kamis (16/4/2026).
Ahmad Laiman menyampaikan, potensi kenaikan harga sejumlah komoditas di Kota Tidore Kepulauan perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak luas terhadap masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah untuk memanfaatkan potensi lahan pertanian yang masih luas di Tidore.
“Kita punya lahan yang begitu luas. Saya minta dinas terkait saling berkoordinasi agar para petani dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam berbagai komoditas seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran, sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Ahmad Laiman.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong sebagai sumber pangan keluarga.
“Mari kita sama-sama memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong untuk bercocok tanam, baik sayur, cabai, maupun tomat, agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan, Samsul Bahri Ace, dalam paparannya menyampaikan bahwa TPID Tidore secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri setiap pekan guna menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, terdapat sembilan langkah konkret yang menjadi acuan pengendalian inflasi di daerah, yakni pemantauan harga dan stok, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok, operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, pencanangan gerakan menanam, serta realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) termasuk bantuan transportasi.
“Sembilan langkah ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD teknis dalam mengeksekusi program pengendalian inflasi. Fokus intervensi diarahkan pada komoditas bergejolak dan dukungan distribusi agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali,” jelas Samsul. (Red)
