TIDORE, – Sultan Tidore Husain Sjah angkat bicara terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak besar terhadap daerah, khususnya Maluku Utara.
Dalam pernyataannya, Sultan Tidore menegaskan bahwa penyampaian ini merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, sekaligus harapan agar kepemimpinan Prabowo Subianto dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.
“Kita menyampaikan fakta dan kenyataan yang terjadi hari ini sebagai bagian dari rasa cinta kita terhadap Indonesia. Kita ingin kepemimpinan Presiden berjalan baik, tetapi kondisi di daerah juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini dirasakan sangat besar oleh pemerintah daerah. Padahal, Maluku Utara masih membutuhkan dukungan fiskal untuk membenahi berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Sultan Husain Sjah juga menyoroti kebijakan yang dinilai disamaratakan tanpa melihat kontribusi masing-masing daerah. Ia menegaskan bahwa Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar bagi negara, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih proporsional.
“Jangan disamaratakan. Daerah yang punya kontribusi besar untuk republik ini justru mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia kalau kondisinya seperti ini,” tegasnya.
Ia juga membandingkan dengan daerah lain seperti Papua yang mendapatkan perlakuan khusus dengan alokasi anggaran besar. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan nasional lebih adil dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Sultan Tidore meminta agar pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
“Kalau alasannya untuk mengatasi korupsi, maka yang harus diperbaiki adalah penegakan hukumnya. Ambil tindakan tegas terhadap koruptor, bukan malah memangkas anggaran daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan hak-hak daerah serta menormalkan kembali kebijakan anggaran, sehingga daerah mampu menjalankan program pembangunan dan kemanusiaan secara maksimal.
“Kalau daerah maju, itu juga akan mengangkat nama pemerintah pusat. Artinya negara benar-benar hadir untuk seluruh wilayahnya,” pungkasnya. (Red)
