Masdar Hi. Ahmad
Guru SMA Negeri 12 Kota Tidore Kepulauan
“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.
Semboyan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan fondasi filosofis pendidikan Indonesia. Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, kalimat ini kembali digaungkan, seolah mengingatkan kita pada arah dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya.
Hari Pendidikan Nasional 2026 hadir di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara karakter.
Namun, peringatan ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Ia harus menjadi ruang refleksi yang jujur—bahkan kritis—terhadap kondisi pendidikan kita hari ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “merdeka belajar” terus digaungkan sebagai semangat baru pendidikan Indonesia. Secara konsep, gagasan ini sangat relevan: memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai minat dan potensinya, sekaligus memberi ruang bagi guru untuk berinovasi.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana konsep ini benar-benar terwujud di lapangan?
Realitas menunjukkan bahwa implementasi di berbagai daerah masih jauh dari harapan. Banyak sekolah masih terjebak dalam pola lama—pembelajaran satu arah, penekanan pada hafalan, serta orientasi berlebihan pada nilai. Murid dituntut mengejar angka, bukan pemahaman. Mereka belajar untuk lulus ujian, bukan untuk mengerti.
Dalam situasi seperti ini, “merdeka belajar” berisiko menjadi sekadar slogan tanpa makna.
Salah satu persoalan mendasar yang masih menghantui pendidikan kita adalah ketimpangan akses dan kualitas. Di kota-kota besar, sekolah mulai memanfaatkan teknologi digital, memiliki fasilitas memadai, dan didukung tenaga pendidik yang relatif siap menghadapi perubahan. Sebaliknya, di banyak daerah terpencil, masih terdapat keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, hingga minimnya akses internet.
Ketimpangan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak.
Selain itu, sistem evaluasi pendidikan kita masih cenderung menitikberatkan pada hasil akhir. Padahal, pendidikan yang berkualitas seharusnya menghargai proses—bagaimana murid berpikir, memecahkan masalah, dan berkembang sebagai individu. Ketika penilaian hanya berfokus pada angka, potensi murid yang beragam tidak dapat terakomodasi secara optimal.
Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, teknologi membuka akses luas terhadap sumber belajar. Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, teknologi justru menjadi distraksi. Tidak sedikit murid yang lebih banyak mengonsumsi hiburan daripada memanfaatkan teknologi untuk belajar.
Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan masih membutuhkan pendekatan yang lebih matang dan strategis.
Menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret:
Pertama, pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses pendidikan secara berkelanjutan. Infrastruktur pendidikan harus menjangkau daerah terpencil, termasuk penyediaan akses internet yang layak. Distribusi tenaga pendidik juga harus lebih merata, disertai insentif yang memadai bagi guru yang mengabdi di wilayah dengan keterbatasan.
Kedua, reformasi sistem evaluasi harus menjadi prioritas. Penilaian perlu diarahkan pada pengukuran kompetensi yang lebih komprehensif—berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Model berbasis proyek dan portofolio dapat menjadi alternatif untuk melengkapi, bahkan menggantikan, dominasi ujian tertulis.
Ketiga, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak. Teknologi tidak sekadar menjadi alat tambahan, tetapi bagian integral dari pembelajaran yang mendorong eksplorasi dan kemandirian. Murid harus didorong tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu mengolah dan menciptakan pengetahuan.
Keempat, peran orang tua dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab bersama. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat menentukan keberhasilan proses belajar.
Pada akhirnya, refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026 mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, nilai, atau fasilitas, tetapi tentang bagaimana membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri, bertindak bijak, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang benar-benar memerdekakan, maka dibutuhkan komitmen bersama. Pemerintah, pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat harus bergerak dalam satu arah. Tanpa itu, berbagai kebijakan dan slogan hanya akan menjadi wacana.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan simbolik. Ia harus menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Dengan refleksi yang jujur dan langkah nyata, harapan itu tetap ada—menjadikan pendidikan sebagai kekuatan utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
