TIDORE, – Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tidore Kepulauan bergejolak. Delapan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap 12 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDIP.
Mosi tidak percaya tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Tidore Kepulauan. Para PAC menilai ke-12 anggota DPRD tersebut tidak maksimal menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta kurang mengawal program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.
Selain itu, anggota DPRD Fraksi PDIP juga dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap struktur partai di tingkat bawah. Salah satu poin keberatan yang disampaikan PAC adalah agenda reses anggota DPRD yang disebut tidak pernah melibatkan pengurus PAC.
Adapun 12 anggota DPRD Fraksi PDIP tersebut yakni Ade Kama, Abdurrahman Arsyad, Ardiansyah Fauji, Sarmin Mustari, Ahmad Zen, Marwan Suwardi, Nurul Asnawia, Megawati Safitri, Idham Sabtu, Efendi Ardianto, Afina Ahmad Ishak, dan Hamga Basinu.
Bahkan, salah satu unsur pimpinan DPRD dari PDIP, Ade Kama, turut menjadi sorotan. PAC meminta DPC PDIP agar segera mencopot Ade Kama dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Sekretaris DPC PDIP Kota Tidore Kepulauan, Wahyudi Wahid, membenarkan adanya surat mosi tidak percaya tersebut.
“Benar, delapan PAC sudah memasukkan surat resmi ke DPC,” kata Wahyudi Wahid, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, DPC PDIP akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme partai.
“Kami akan menggelar rapat untuk membahas persoalan ini dan menentukan langkah selanjutnya sesuai AD/ART partai,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, inti keberatan PAC adalah penilaian bahwa Fraksi PDIP di DPRD Kota Tidore belum menjalankan prinsip tiga pilar partai, yakni legislatif, struktural, dan pemerintahan secara seimbang.
“Ini dinamika internal partai dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa suara kader di tingkat bawah harus menjadi perhatian serius partai.
“Kekuatan partai itu dibangun dari bawah. Karena itu, aspirasi PAC dan kader wajib didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menambahkan, kader partai yang setelah terpilih justru menjauh dari struktur partai di tingkat bawah perlu dilakukan evaluasi. (Red)
