YOGYAKARTA – Kota Tidore Kepulauan menempati urutan kedua capaian Survey Penilaian Integritas (SPI) di Provinsi Maluku Utara dengan skor 74,37 persen. Atas capaian tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen diundang menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan Hakordia 2025 ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas, serta instansi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dalam capaian SPI lingkup Provinsi Maluku Utara, peringkat pertama diraih Kabupaten Pulau Morotai dengan skor 75,18 persen, disusul Kota Tidore Kepulauan di posisi kedua dengan 74,37 persen, dan Kabupaten Halmahera Selatan di urutan ketiga dengan skor 73,44 persen. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan berada di peringkat ke-10 nasional dengan skor 61,83 persen.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan bahwa capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan dan menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam upaya pencegahan dan pengawasan praktik korupsi.
“Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu daerah berprestasi dalam Survey Penilaian Integritas di Provinsi Maluku Utara. Tidore meraih skor tertinggi kedua. Harapan saya ke depan, seluruh ASN dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi di Kota Tidore Kepulauan,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menegaskan, hasil SPI harus menjadi pemacu bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Survey Penilaian Integritas (SPI) sendiri merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk mengukur risiko korupsi dan tingkat integritas instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun sektor pendidikan. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat, pegawai, serta para ahli, dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi melalui data yang jujur dan objektif. SPI juga mengukur upaya pencegahan korupsi melalui survei kepada ASN dan publik. (Red)
