TIDORE, – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Jawaban tersebut disampaikan Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan dan masukan terhadap rancangan perubahan APBD.
Menurutnya, masukan tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah berkualitas, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi terkait pendapatan daerah, Wali Kota menjelaskan terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp44,427 miliar. Kenaikan tersebut merupakan akumulasi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara target PAD naik sebesar Rp2,5 miliar, yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Tidore. Penetapan target tersebut, kata dia, mempertimbangkan realisasi dan potensi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
“Realisasi pendapatan BLUD sampai bulan Juli sudah mencapai 65 persen,” jelas Muhammad Sinen.
Untuk belanja daerah, Wali Kota menyebut penurunan terbesar terjadi pada belanja operasi sebesar Rp87,126 miliar dan belanja modal sebesar Rp41,113 miliar. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi perubahan pendapatan dan evaluasi kegiatan.
Efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai belum mendesak. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain sektor kesehatan sebesar Rp158,486 miliar, pendidikan Rp194,724 miliar, infrastruktur dasar Rp170,309 miliar, persampahan Rp5,607 miliar, serta pertanian dan perikanan Rp8,823 miliar.
Selain itu, anggaran pariwisata dan ekonomi kreatif dialokasikan sebesar Rp6,145 miliar, UMKM Rp29,487 juta, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,211 miliar untuk penanganan bencana El Nino.
Pemerintah juga menaikkan belanja transfer bantuan keuangan sebesar Rp26,481 miliar, yang berkaitan dengan kenaikan alokasi dana desa (ADD) dari 5 persen menjadi 10 persen.
Sementara pada sisi pembiayaan daerah, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa SiLPA sebelum perubahan sebesar Rp174,929 miliar sebelumnya diasumsikan terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, realisasi dana yang cair hanya sebesar Rp25,395 miliar. Karena itu, SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit BPK untuk menutup defisit sekaligus membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora untuk memperkuat pelayanan. Saat ini, pendapatan daerah dari Perumda tersebut disebut baru berasal dari pajak air bawah tanah.
Menutup pidatonya, Muhammad Sinen meminta DPRD mencermati setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan dokumen perubahan APBD yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan diikuti 20 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota serta pimpinan OPD. (Red)
