Oleh: Masdar Hi. Ahmad
Guru SMA Negeri 12 Kota Tidore Kepulauan
Pendidikan harus tegas dalam menetapkan standar, adil dalam proses penilaian, dan manusiawi dalam mengambil keputusan. Sebab, tujuan pendidikan bukan sekadar menentukan siapa yang naik kelas, melainkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
Ki Hajar Dewantara pernah menegaskan, “Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.” Pandangan tersebut mengingatkan kita bahwa tugas pendidik bukan sekadar menuntut hasil, melainkan membimbing setiap anak agar mampu mengembangkan potensi terbaiknya.
Pendidikan merupakan salah satu jalan utama untuk mengubah masa depan seseorang sekaligus menentukan arah kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, anak-anak belajar mengenal dunia, membangun karakter, mengembangkan kemampuan berpikir, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan proses belajar peserta didik perlu dipertimbangkan secara matang. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang kelas, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa.
Belakangan ini, dunia pendidikan Indonesia kembali dihadapkan pada wacana mengenai kemungkinan penerapan kebijakan murid tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha tersebut memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat.
Sekilas, gagasan ini tampak sederhana. Murid yang memenuhi persyaratan dapat naik kelas, sedangkan mereka yang belum memenuhi standar pembelajaran berpotensi mengulang kelas.
Namun, jika dicermati lebih mendalam, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar keputusan administratif. Apakah kebijakan tidak naik kelas benar-benar menjadi jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan, atau justru berisiko menambah beban bagi anak-anak yang sebenarnya membutuhkan pertolongan dari sistem pendidikan?
Pertanyaan ini penting karena kemampuan belajar seorang anak tidak hanya ditentukan oleh kemauan dan kedisiplinan pribadi. Perkembangannya juga dipengaruhi kualitas pengajaran, ketersediaan buku, kondisi keluarga, lingkungan sosial, fasilitas sekolah, kesehatan, serta dukungan guru dan orang tua.
Dalam kondisi yang beragam tersebut, apakah adil jika seluruh persoalan pembelajaran diselesaikan hanya dengan menentukan siapa yang naik kelas dan siapa yang harus mengulang?
Standar Akademik Penting, tetapi Jangan Abaikan Kondisi Anak
Kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kenaikan kelas tanpa penguasaan kompetensi dapat menimbulkan persoalan. Murid yang belum mampu membaca dengan baik, misalnya, akan menghadapi kesulitan ketika harus memahami materi yang semakin kompleks. Begitu pula murid yang belum menguasai kemampuan berhitung dasar akan mengalami hambatan ketika mempelajari matematika pada tingkat berikutnya.
Artinya, standar akademik tetap penting. Sekolah harus memastikan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang memadai untuk mengikuti pembelajaran pada jenjang selanjutnya.
Namun, persoalan tidak otomatis naik kelas juga tidak seharusnya dipandang secara hitam putih. Tidak tepat jika kebijakan ini langsung dianggap sebagai solusi terbaik, tetapi juga kurang bijaksana apabila ditolak tanpa mempertimbangkan persoalan mutu pembelajaran yang hendak diperbaiki.
Yang perlu dilakukan adalah membahas kebijakan tersebut secara kritis, mengkaji dampak positif dan negatifnya, serta merumuskan langkah yang memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas.
Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya membangun kebiasaan rajin belajar, kesiapan berkompetisi, dan ketangguhan peserta didik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kekhawatiran bahwa murid dapat menganggap rajin dan malas belajar sama saja apabila hasil akhirnya selalu berupa kenaikan kelas.
Di sisi lain, ia juga menegaskan perlunya kajian akademik sebelum kebijakan diterapkan.
Hal ini menunjukkan bahwa wacana tidak otomatis naik kelas tidak serta-merta berarti pemerintah ingin membuat sebanyak mungkin murid mengulang. Tujuan yang hendak dicapai adalah memastikan peserta didik memperoleh kompetensi yang diperlukan sebelum melanjutkan pembelajaran.
Meski demikian, niat baik tidak selalu menjamin hasil yang baik. Keberhasilan kebijakan bergantung pada bagaimana aturan disusun, bagaimana guru melaksanakannya, bagaimana murid didampingi, dan bagaimana pemerintah memperbaiki kelemahan sistem pendidikan.
Jika kebijakan hanya berfokus pada penetapan nilai dan keputusan tinggal kelas, persoalan pembelajaran belum tentu terselesaikan. Sebaliknya, jika kebijakan disertai evaluasi berkala, program remedial yang bermutu, peningkatan kompetensi guru, dan dukungan bagi sekolah yang mengalami keterbatasan, perubahan tersebut berpotensi menjadi bagian dari perbaikan pendidikan.
Karena itu, masyarakat perlu mengawasi bukan hanya keputusan akhir pemerintah, melainkan juga proses yang mendahuluinya.
Jangan Bebankan Kegagalan Sistem kepada Anak
Pandangan kritis juga disampaikan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI). Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana tidak otomatis naik kelas apabila persoalan mendasar dalam sistem pendidikan belum dibenahi.
Persoalan tersebut mencakup kualitas pembelajaran, kurikulum, kompetensi guru, dan ketimpangan kesempatan belajar yang dapat memengaruhi kemampuan peserta didik.
Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika seorang anak belum menguasai kemampuan dasar, seperti membaca. Apakah persoalan itu semata-mata terletak pada anak, atau terdapat kelemahan dalam metode pengajaran dan sistem pembelajaran yang diterimanya?
Ketimpangan akses pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Murid dari keluarga yang mampu membayar kursus tambahan tentu memiliki peluang memperoleh dukungan belajar di luar sekolah. Sementara itu, anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah.
Jika sekolah belum memberikan pendampingan yang memadai, murid akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Apabila kemudian ia dinyatakan tidak naik kelas, kita perlu bertanya apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kemampuan belajarnya atau turut menunjukkan kelemahan layanan pendidikan yang diterimanya.
Murid memang memiliki tanggung jawab untuk belajar. Akan tetapi, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang berkualitas. Guru perlu didukung agar mampu mengajar dengan baik, sekolah membutuhkan fasilitas yang memadai, dan murid yang mengalami kesulitan harus memperoleh bantuan.
Jika unsur-unsur tersebut belum diperbaiki, kebijakan tidak naik kelas berpotensi memberikan beban yang tidak seimbang kepada anak-anak yang paling rentan.
Dari pandangan tersebut, kita memperoleh pelajaran bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan memperbaiki sistem pembelajaran, bukan sekadar memperketat penilaian pada tahap akhir.
Antara Ketegasan dan Keadilan
Pandangan Abdul Mu’ti dan kritik Ubaid Matraji dapat dipertemukan dalam satu prinsip: standar pembelajaran harus jelas, proses penilaian harus adil, dan tanggung jawab pendidikan harus dipikul bersama.
Murid tidak boleh dibiarkan mengabaikan kewajibannya. Namun, guru juga tidak boleh dibiarkan bekerja tanpa dukungan. Orang tua tidak seharusnya hanya menerima keputusan akhir tanpa penjelasan. Pemerintah pun tidak boleh menganggap perubahan aturan sebagai pengganti perbaikan kualitas pembelajaran.
Kebijakan kenaikan kelas yang baik harus memastikan bahwa murid yang belum mencapai kompetensi memperoleh bantuan yang memadai. Sementara itu, murid yang telah mencapai kompetensi harus dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Setiap kebijakan tentu memiliki potensi manfaat sekaligus risiko. Karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar pelaksanaannya tidak justru membebani murid, guru, maupun orang tua.
Jika diterapkan dengan persiapan yang baik, kebijakan tidak otomatis naik kelas berpotensi mendorong murid lebih disiplin dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Kebijakan ini juga dapat memperkuat evaluasi pembelajaran dan mendorong guru memperbaiki metode pengajaran.
Namun, jika dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial peserta didik, dampak negatifnya tidak boleh diabaikan.
Murid yang tidak naik kelas dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, merasa malu di hadapan teman sebaya, bahkan kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dalam kondisi tertentu, pengalaman tersebut dapat meningkatkan risiko putus sekolah, terutama jika anak tidak memperoleh dukungan dari keluarga dan sekolah.
Risiko ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru membuat anak semakin jauh dari kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Lima Hal yang Perlu Dipersiapkan Pemerintah
Sebelum kebijakan tidak otomatis naik kelas diterapkan pada 2027, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperjelas tujuan dan mekanisme kebijakan.
Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat apakah wacana tersebut merupakan penguatan mekanisme penilaian yang sudah ada atau perubahan aturan yang lebih mendasar. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan guru, orang tua, dan peserta didik.
Kenaikan kelas seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai proses otomatis. Namun, keputusan untuk mengulang kelas juga harus didasarkan pada penilaian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, memastikan setiap murid memperoleh pendampingan.
Murid yang belum mencapai kompetensi harus mendapatkan bantuan nyata melalui pembelajaran remedial, pendampingan individual, dan pemantauan perkembangan belajar.
Keputusan tidak naik kelas tidak seharusnya diambil tanpa upaya perbaikan yang memadai. Sekolah perlu mengevaluasi perkembangan murid, berkomunikasi dengan keluarga, dan memastikan bahwa berbagai bentuk bantuan telah diberikan sesuai kebutuhan.
Ketiga, memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan.
Pemerintah perlu memperhatikan perbedaan kualitas antarsekolah, termasuk ketersediaan guru, fasilitas, bahan ajar, akses teknologi, dan lingkungan belajar.
Standar yang sama akan sulit diterapkan secara adil apabila kesempatan untuk mencapainya masih sangat berbeda.
Karena itu, penetapan standar akademik harus berjalan seiring dengan pemerataan kualitas layanan pendidikan.
Keempat, menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kepedulian.
Murid perlu bertanggung jawab atas proses belajarnya. Namun, sekolah dan pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas layanan pendidikan yang disediakan.
Ketegasan tidak harus berarti menghukum. Penilaian yang tegas dapat berjalan bersama pendampingan yang manusiawi, selama keputusan didasarkan pada kebutuhan belajar dan perkembangan nyata peserta didik.
Kelima, melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan tenaga pendidik, organisasi profesi, pemerhati pendidikan, orang tua, dan peserta didik.
Masukan dari mereka yang berhadapan langsung dengan persoalan pembelajaran penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara realistis di sekolah.
Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Perbaikan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Sekolah, guru, orang tua, dan murid memiliki peran yang saling melengkapi.
Sekolah perlu membangun sistem pemantauan perkembangan belajar secara teratur, memastikan program remedial berjalan, serta membuat keputusan kenaikan kelas secara transparan.
Guru perlu mengenali kebutuhan setiap murid, memberikan umpan balik yang jelas, dan menggunakan metode pengajaran yang beragam. Ketika seorang murid mengalami kesulitan, guru perlu mencari penyebabnya dan merencanakan bantuan yang sesuai.
Orang tua perlu menjalin komunikasi dengan sekolah, membangun kebiasaan belajar di rumah, dan mendampingi anak ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga perlu menghindari tindakan mempermalukan anak atau membandingkannya dengan saudara dan teman sebaya.
Sementara itu, murid perlu belajar bertanggung jawab, berusaha secara konsisten, berani bertanya, dan bersedia memperbaiki kesalahan. Mereka juga perlu memahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan.
Semua pihak harus menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibangun hanya dengan menuntut murid bekerja lebih keras. Sebaliknya, pendidikan juga tidak akan mencapai hasil yang baik apabila peserta didik tidak didorong untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Dibutuhkan kerja sama yang adil agar setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai kemampuan terbaiknya.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Murid yang Tinggal Kelas
Wacana tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 merupakan momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia untuk meninjau kembali bagaimana keberhasilan belajar dinilai dan bagaimana kesulitan belajar ditangani.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kebiasaan belajar, kedisiplinan, dan ketangguhan peserta didik. Sementara itu, Ubaid Matraji mengingatkan pentingnya membenahi sistem pendidikan agar murid tidak menanggung sendiri akibat kelemahan layanan pembelajaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Dari kedua pandangan tersebut, kita dapat memahami bahwa persoalan kenaikan kelas tidak cukup diselesaikan melalui perubahan aturan administratif. Hal yang lebih penting adalah memastikan pembelajaran berlangsung dengan baik dan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengembangkan kemampuannya.
Kita tidak boleh mengabaikan pentingnya standar akademik. Murid yang belum menguasai kemampuan dasar memang membutuhkan perhatian serius sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks.
Namun, kita juga tidak boleh menjadikan tinggal kelas sebagai satu-satunya solusi bagi setiap kesulitan belajar.
Jika seorang anak belum mampu membaca dengan baik, sekolah perlu mengidentifikasi kesulitannya dan memberikan bantuan yang sesuai. Jika seorang murid kesulitan berhitung, guru perlu mencari pendekatan yang lebih efektif. Jika fasilitas sekolah terbatas, pemerintah harus berupaya memperbaikinya. Jika keluarga mengalami kesulitan mendampingi anak, sekolah perlu membangun komunikasi dan dukungan yang lebih kuat.
Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan tidak hanya diletakkan pada murid, tetapi dibagi secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat.
Bagi saya, keberhasilan kebijakan pendidikan pada 2027 seharusnya tidak diukur dari banyaknya murid yang tidak naik kelas. Ukuran yang lebih penting adalah apakah semakin banyak anak mampu membaca dengan baik, memahami matematika, berpikir kritis, membangun karakter, dan mengembangkan potensi dirinya.
Pemerintah harus berani menetapkan standar, tetapi juga berani mengevaluasi sistem pendidikan. Guru perlu bersikap tegas, tetapi tetap memberikan pendampingan. Orang tua perlu menuntut tanggung jawab, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Murid perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi harus memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Pada akhirnya, tidak naik kelas bukanlah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membantu anak bertumbuh, memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Pendidikan yang bermutu bukanlah pendidikan yang sekadar menaikkan semua murid tanpa memperhatikan kemampuan mereka. Namun, pendidikan yang bermutu juga bukan pendidikan yang merasa berhasil hanya karena dapat membuat murid mengulang kelas.
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menetapkan standar secara jelas, melakukan penilaian secara adil, memperbaiki kelemahan pembelajaran, dan memberikan setiap anak kesempatan nyata untuk berhasil.
Karena itu, sebelum pemerintah mengambil keputusan final mengenai wacana kenaikan kelas pada 2027, satu pertanyaan mendasar perlu dijawab: sudahkah kita menyediakan sistem pembelajaran yang memungkinkan setiap anak mencapai standar yang kita tuntut darinya?
Jika jawabannya belum, memperbaiki sistem tersebut harus menjadi prioritas.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang layak naik kelas, sementara melupakan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang.
Masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa tegas pemerintah membuat aturan, tetapi juga oleh seberapa adil, bijaksana, dan bertanggung jawab aturan tersebut dilaksanakan.
Sebab, anak-anak bukan sekadar angka dalam laporan pendidikan. Mereka adalah manusia yang sedang bertumbuh, keluarga yang menaruh harapan, dan generasi yang kelak menentukan masa depan bangsa.
