TIDORE, – Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan dalam memberikan hak-hak dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ismail Dukomalamo usai mengikuti Zoom Meeting Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, di Ruang Rapat Sekda Kantor Wali Kota Tidore, Rabu (15/10/2025).
“Dengan menciptakan sinkronisasi program antar pusat dan daerah, administrasi kependudukan seperti KTP tidak sekadar menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperoleh hak-hak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Ismail.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pembangunan kependudukan menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menegaskan, penduduk harus dipandang tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang berperan strategis dalam kemajuan bangsa.
Kegiatan ini turut diikuti Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Asis Hadad, Kepala Baperida beserta Kabid terkait, Kadis PP dan KB, serta Kadis Dukcapil Kota Tidore Kepulauan. (Red)
