TIDORE — Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan dinilai sudah mengkhawatirkan dan tak bisa lagi dianggap remeh. DPRD Kota Tidore Kepulauan menegaskan perlunya penanganan lintas sektor agar penanganannya tidak dilakukan secara parsial.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Forum Study Perempuan (Fospar) Maluku Utara, Senin, 27 Oktober 2025 di Gedung DPRD Tidore.
Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan roadmap perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi. Fospar Maluku Utara, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pendampingan korban, ditetapkan sebagai mitra strategis dalam upaya kolaboratif ini.
“Penanganannya harus melibatkan berbagai pihak lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, karena persoalan ini menyangkut aspek sosial, hukum, dan kesehatan,” ujar Ardiansyah.
Ia menekankan, pembahasan kali ini tidak hanya berhenti pada laporan statistik tahunan, melainkan untuk menggali akar masalah agar program perlindungan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pembahasan kita hari ini bukan sekadar membaca angka-angka kekerasan, tetapi mencari solusi mendasar agar penanganannya bisa lebih komprehensif,” tegasnya.
Ardiansyah yang juga Ketua Askot PSSI Kota Tidore menambahkan, DPRD akan mengawal komitmen bersama agar setiap kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat dan menyeluruh.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah problem serius. Kami ingin memastikan Tidore menjadi kota yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh warganya,” ujarnya.
Komisi III berharap sinergi lintas sektor ini menjadi langkah awal gerakan massif untuk menekan angka kekerasan hingga mencapai zero violence, dan menjadikan Tidore Kepulauan sebagai kota percontohan bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak.(Red)
