TIDORE, – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan retribusi di kawasan pelabuhan yang masih menghadapi kendala teknis pada sistem penarikan. Kamis. (1/10/26)
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mendukung pembangunan.
Menurutnya, persoalan kebocoran retribusi pelabuhan yang selama ini terjadi tidak serta-merta disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun petugas di lapangan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan sistem digitalisasi yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi kondisi di lapangan, termasuk keterbatasan kapasitas perangkat dan jumlah pengguna pada waktu tertentu.
“Misalnya ada tiga orang masuk, sementara mesinnya cuma dua. Kalau mereka antre dan berdiri di situ selama dua menit, yang lain tentu akan lewat. Ini yang membuat perhitungan bocor,” ujar Muhammad Sinen dalam keterangannya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Tidore akan menerapkan pengawasan secara berlapis. Dalam jangka pendek, sistem digitalisasi akan dikombinasikan dengan pengawasan manual untuk memastikan setiap aktivitas yang menjadi objek retribusi dapat tercatat dan terpantau.
Langkah tersebut dinilai penting sembari pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap sistem digitalisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Muhammad Sinen juga meminta organisasi perangkat daerah terkait tidak hanya fokus pada retribusi pelabuhan. Sejumlah potensi PAD lainnya yang selama ini belum dikelola secara maksimal harus mulai diidentifikasi dan dikembangkan.
“Masih banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang harus kita kelola dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain pembenahan sistem retribusi, Pemkot Tidore Kepulauan juga mendorong pengembangan sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Muhammad Sinen menyebut pariwisata, pertanian dan perikanan sebagai sektor yang harus mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki sektor pertambangan seperti sejumlah daerah lain di Maluku Utara.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menggali serta mengembangkan potensi ekonomi lain yang dimiliki daerah.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari DPRD, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, pelaku UMKM hingga generasi muda untuk bersama-sama melahirkan inovasi.
Kolaborasi multipihak tersebut dinilai penting agar pengembangan potensi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan pelaku usaha.
“Semua harus bergandengan tangan. Kita harus berinovasi dan mengembangkan potensi yang kita punya,” kata Muhammad Sinen.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menargetkan pengembangan berbagai potensi tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD.
Dalam jangka panjang, Tidore diharapkan mampu tampil sebagai daerah dengan karakter wisata yang unik di Provinsi Maluku Utara, dengan mengandalkan kekayaan budaya, sejarah, pertanian, perikanan serta produk ekonomi kreatif masyarakat. (Red)
