TIDORE – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bakal melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Langkah ini dilakukan menyusul rendahnya kinerja sejumlah pejabat dan minimnya inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengatakan proses evaluasi administrasi tengah dilakukan oleh BKPSDM dan ditargetkan rampung paling lambat 5 Desember 2025. “Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 5 Desember,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Menurut Wali Kota, evaluasi ini dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja, kedisiplinan, dan komitmen terhadap pakta integritas yang ditandatangani saat pelantikan. Ia menegaskan tidak segan mengganti pejabat yang tidak mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD minimal 70–80 persen pun disebut masih belum tercapai oleh sebagian besar OPD.
“Saya akan pakai kaca mata kuda, tidak lagi mengutamakan soal perasaan, melainkan komitmen atas perjanjian dari setiap pejabat. Jabatan ini bukan warisan yang harus dipertahankan,” tegasnya.
Wali Kota mengungkapkan, sejumlah pejabat dipastikan akan diganti karena rendahnya serapan anggaran sepanjang 2025. Selain itu, terdapat aparatur yang dinilai tidak disiplin, termasuk tidak menghadiri agenda resmi seperti paripurna DPRD, namun tetap menandatangani daftar hadir melalui perwakilan.
Untuk pejabat eselon II, pergantian hanya akan dilakukan pada jabatan kosong melalui proses asesmen, di antaranya Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, serta BPKAD. Sementara jabatan lainnya hanya akan mengalami pergeseran tanpa asesmen.
“Saya minta dukungan semua pihak, karena saya tidak mau di masa kepemimpinan saya dengan Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
