TIDORE – Sekolah Adat Dodara menggelar dialog publik bertajuk “Perubahan Lingkungan dan Masa Depan Tidore” di Cafe Titik Temu, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Jumat (6/2/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas sektor dalam merespons persoalan lingkungan yang kian kompleks di Kota Tidore Kepulauan.
Dialog yang dipimpin Ketua Sekolah Adat Dodara, Syafril Idrus, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah komunitas peduli lingkungan.
Perwakilan Komunitas Plastic Ranger, Ahmad Fathanah, menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum berjalan optimal. Ia mendorong DLH agar mengaktifkan pengelolaan bank sampah di setiap kelurahan dan desa sebagai langkah strategis menangani persoalan sampah dari tingkat terbawah.
Menurut Ahmad, jika persoalan persampahan sepenuhnya dibebankan kepada DLH, maka tidak akan tertangani secara maksimal. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan bank sampah perlu didistribusikan hingga ke kelurahan dan desa.
“Saya melihat pengelolaan bank sampah masih bertumpu di DLH. Seharusnya kewenangan ini bisa didistribusikan ke kelurahan dan desa agar pengelolaannya lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran DLH cukup pada penyediaan fasilitas pendukung agar kelurahan dan desa tidak mengalami kendala teknis. Menurutnya, kelurahan dan desa merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan lingkungan.
Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Eks Adventure, M. Yusril Safar. Ia menyoroti masih banyaknya sampah di kawasan puncak Gunung Kie Matubu serta di sejumlah kelurahan penyangga seperti Gurabunga, Topo, dan Lada Ake.
Yusril menyarankan agar DLH Kota Tidore Kepulauan dapat berkoordinasi dengan Kesultanan Tidore untuk melahirkan regulasi khusus bagi para pendaki Gunung Kie Matubu.
“Kami berharap ada regulasi atau penanda yang jelas agar para pendaki memahami larangan-larangan yang harus dipatuhi saat mendaki Gunung Tidore,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DLH Kota Tidore Kepulauan, Fitrah M. Fadli Manggis, mengakui bahwa persoalan persampahan masih menjadi masalah mendesak dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh DLH, terutama karena keterbatasan fasilitas.
Ia menjelaskan, saat ini DLH masih menerapkan tiga sistem pelayanan persampahan, yakni pengangkutan langsung dari rumah ke rumah, penggunaan kontainer di sejumlah kelurahan, serta pengangkutan langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Kami belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal, namun tetap berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Fitrah mengapresiasi dialog yang digagas Sekolah Adat Dodara karena membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan komunitas peduli lingkungan. Ia berharap ke depan bank sampah dapat lebih aktif melalui sinergi bersama.
Terkait usulan regulasi pendakian Gunung Kie Matubu, Fitrah menyatakan akan menyampaikannya kepada Kepala DLH Kota Tidore Kepulauan untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah tentang persampahan, namun belum tersosialisasi secara maksimal.
“Kami sudah memiliki perda tentang persampahan, tetapi belum tersosialisasi secara luas sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sanksi pelanggaran,” pungkasnya.(Red)
