TIDORE, – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan akan mengevaluasi kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan setiap OPD mampu menjalankan tanggung jawab sesuai target yang telah dibebankan.
Muhammad Sinen mengatakan, setiap kepala dinas maupun kepala badan yang diberikan amanah jabatan telah menandatangani perjanjian kerja dan pakta integritas. Dengan demikian, setiap pimpinan OPD memiliki kewajiban untuk memenuhi target kinerja, termasuk target pendapatan yang menjadi tanggung jawab instansinya.
“Jabatan ini bukan warisan. Kepala dinas atau kepala badan dievaluasi setiap tahun. Jika target pendapatan tidak tercapai dan tidak ada peningkatan, tentu akan ada sanksi tegas,” kata Muhammad Sinen.
Menurutnya, evaluasi kinerja diperlukan untuk mengukur sejauh mana pimpinan OPD mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Evaluasi juga menjadi instrumen untuk memastikan jabatan yang diberikan benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan, kepala OPD tidak hanya dituntut menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga harus mampu menghasilkan capaian yang terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Terutama bagi OPD yang memiliki potensi dan kewenangan dalam mengelola sumber-sumber PAD, pimpinan perangkat daerah diminta lebih aktif melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Optimalisasi PAD menjadi salah satu perhatian Pemkot Tidore Kepulauan dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Peningkatan PAD dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Muhammad Sinen meminta seluruh pimpinan OPD tidak bekerja secara biasa-biasa saja. Setiap potensi pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai ketentuan.
Selain mengevaluasi capaian pendapatan, pemerintah daerah juga akan melihat perkembangan kinerja masing-masing OPD dari waktu ke waktu. Jika tidak terdapat peningkatan kinerja maupun capaian target, maka evaluasi terhadap pimpinan OPD menjadi bagian dari konsekuensi atas tanggung jawab jabatan.
Muhammad Sinen menegaskan bahwa pemberian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus berorientasi pada kinerja. Jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui hasil kerja.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung optimalisasi PAD. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengelolaan potensi daerah dapat berjalan secara maksimal.
Dengan penguatan kinerja birokrasi, evaluasi secara berkala, serta optimalisasi berbagai sumber pendapatan, Pemkot Tidore Kepulauan menargetkan peningkatan PAD dapat terus dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. (Red)
