MUHAMMAD SINEN DAN DOB SOFIFI..!!!
Oleh : Abank Bintang Togubu
Setelah Isu DOB Sofifi Dihembuskan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berbagai penolakan mulai bermunculan.
Sikap politik Sherly mendapat perlawanan keras dari Pemerintah Kota Tidore dan Pihak Kesultanan Tidore. Bahkan sebagian Warga di Wilayah Oba ikut menyuarakan penolakan DOB Sofifi.
Ironinya, publik kemudian diramaikan dengan potongan Video yang berisi akan pernyataan sikap Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, soal DOB Sofifi, saat debat kandidat Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024.
Dalam video itu, Muhammad Sinen, menguraikan perjalanan DOB Sofifi. Dimana dirinya pada saat itu, mendukung DOB namun terkendala dengan Maklumat Sultan Tidore, Alm. Djafar Syah.
Kisah ini diangkat kembali oleh Muhammad Sinen, Karena ia disodorkan pertanyaan oleh rival politiknya, Samsul Rizal Hasdy, atas sikap Muhammad Sinen terkait DOB Sofifi.
Melalui potongan video itu, dinding medsos kemudian diramaikan oleh netizen dengan berbagai tudingan miring, ada yang menyebut Muhammad Sinen telah berbohong, ada pula yang menyebut “dulu lain sekarang lain”.
Penyebutan ini, tentu diarahkan terkait sikap Muhammad Sinen yang sebelumnya mendukung DOB Sofifi, namun saat ini malah menolak.
Sementara di berbagai media, Muhammad Sinen selalu mendudukan prosedur pembentukan DOB, ia meminta kepada pihak-pihak yang mendorong adanya DOB Sofifi, agar dapat melalui proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebab menurutnya, Pembentukan DOB Sofifi harus melalui usulan politik administratif dari daerah induk.
Wacana DOB yang kerap kali disuarakan Gubernur, Sherly Tjoanda, seolah membuat publik dibutakan oleh moratorium pembentukan DOB, yang masih diberlakukan oleh Pemerintah Pusat hingga saat ini.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 223 DOB yang dibentuk sejak Tahun 1999 – 2014, sebagian besar kondisi finansial-nya masih bergantung pada APBN dari pusat. Hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri juga menyebutkan 80 persen daerah otonom baru (DOB) gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Bahkan, Peneliti Otonomi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hidayat Syarif mengatakan, manfaat pemekaran daerah memang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Selain menjadi permainan elite politik, pembentukan DOB juga jadi ajang korupsi baru, cara yang difasilitasi UU untuk mengeruk APBN. Sebanyak 90 persen DOB masih mengandalkan dana dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada saat yang sama, masyarakat di DOB banyak yang termarginalkan.
Jika kita mencermati semangat perjuangan DOB Sofifi sejak Tahun 2010, jelas bahwa saat itu terjadinya disparitas pembangunan, dan minimnya pelayanan dasar di Wilayah Oba.
Sofifi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Sejak dibentuknya Kota Tidore Kepulauan, pada Tahun 2003, Sofifi menjadi salah satu Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore.
Penetapan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang menempatkan nama Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi, merupakan hasil produksi UU 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Sebelum aktivitas Ibu Kota devinitif Provinsi Maluku Utara di Sofifi mulai diaktifkan, kedudukan Ibu Kota Sementara berpusat di Ternate, baru pada tanggal 4 Agustus 2010, aktivitas itu kemudian dipindahkan ke Sofifi, setelah melalui masa transisi dan persiapam infrastruktur selama 11 Tahun.
Semenjak itu, banyak persoalan belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi, untuk menata wajah Ibu Kota. Sofifi dibiarkan dengan pembangunan pemerintahan yang tak terurus dan dikelilingi semak belukar, Sofifi bagaikan tempat kumuh
Muhammad Sinen, yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tidore, tentu tidak bisa tinggal diam atas persoalan yang dirasakan Masyarakat Oba.
Hampir sebagian besar Warga Oba yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB) mendesak untuk dilakukannya DOB Kota Sofifi, dengan harapan dapat hidup secara mandiri untuk mengelola Kota Sofifi, dan menikmati perubahan hidup, layaknya Masyarakat yang tinggal di Pulau Tidore.
Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 Kecamatan, meliputi Empat Kecamatan di Pulau Tidore, dan Empat Kecamatan di Daratan Oba, yakni Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan.
Melihat dinamika politik dan desakan Masyarakat Oba yang begitu kuat, Muhammad Sinen bersama PDIP, lantas pasang badan dan menyatakan dukungannya terkait DOB Sofifi. Meskipun saat itu, ia harus ditinggalkan oleh teman-teman sejawatnya di parlemen.
Dukungan Muhammad Sinen terkait DOB Sofifi, kemudian dipatahkan dengan keputusan DPRD Kota Tidore, yang menolak adanya DOB Sofifi. Keputusan ini disepakati melalui rapat Paripurna, sebagaimana yang diakui Ketua DPRD Kota Tidore, Ade Kama.
Selain DPRD Tidore, Perjuangan DOB Sofifi yang sebelumnya dimotori oleh Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB) ini, juga diganjal oleh Moratorium Pemerintah Pusat. Saat itu, kepemimpinan Kota Tidore masih dijabat oleh Wali Kota Achmad Mahifa dan Wakil Wali Kota Hamid Muhammad (2010-2015)
Isu DOB kemudian tehenti dan tak lagi menjadi wacana di kalangan Masyarakat, baik di pulau Tidore maupun daratan Oba.
Tepat di Tahun 2015, Pemerintah Kota Tidore memasuki babak baru. Kontestasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dihelat. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2015-2020.
Isu DOB Sofifi kembali digaungkan namun tak sehebat Tahun 2010, sebab Moratorium atas pembentukan DOB belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, dimasa Kepemimpinan Presiden, Joko Widodo.
Muhammad Sinen dengan kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota Tidore, kemudian melakukan gebrakan baru, dengan memusatkan perhatian di daratan Oba.
Setiap ivent yang digelar masyarakat Oba, mulai dari kegiatan Keagaamaan, Olahraga maupun seni dan budaya, selalu mendapat sentuhan dari Muhammad Sinen, ia tak pernah alpa dan selalu hadir menjadi sosok yang lebih dekat dengan Rakyat di daratan Oba.
Setiap pelosok Desa/Kelurahan yang ada di daratan Oba, mulai dari Desa Kaiyasa sampai Nuku, seolah menjadi kamar tidur bagi Muhammad Sinen.
Selama dua periode mendampingi Ali Ibrahim, memimpin Tidore. Muhammad Sinen, lebih banyak menghabiskan aktivitasnya di Daratan Oba ketimbang di Pulau Tidore. Bahkan ia sempat menjadikan Rumah Pribadinya di Kelurahan Sofifi, sebagi tempat pengaduan Masyarakat Oba.
Untuk mendorong percepatan pembangunan di Dataran Oba, APBD yang sebelumnya dipusatkan untuk pembangunan di Pulau Tidore, diarahkan 60 persen, untuk kebutuhan infrastruktur di Empat Kecamatan yang berada di Wilayah Oba.
Sarana prasarana mulai dibangun, baik infrastruktur jalan, fasilitas sekolah, kesehatan dan fasilitas Olahraga di Kelurahan/Desa, ikut dusupport melalui APBD Kota Tidore.
Salah satu lokasi wisata yang berada ditengah-tengah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, seperti Pantai Doe Masure, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, juga menjadi perhatian serius Muhammad Sinen. Kini, pantai itu, telah menjadi tempat yang memikat para pengunjung, untuk melepas penat di waktu libur.
Isu atas kesenjangan sosial, kemudian dijawab secara perlahan, aktivitas Pemerintah Desa mulai dihidupkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebasar 10 persen dari APBD Kota Tidore. Desa akhirnya mampu memberdayakan masyarakatnya, tanpa berharap uluran tangan dari Pemerintah Provinsi.
Masyarakat di Wilayah Oba sebagian besar merasa telah diperhatikan secara baik, dan tak lagi berpikir tentang pemisahan wilayah antara Tidore dan Oba. Muhammad Sinen kemudian dilabelkan sebagai Pemimpin Semua Golongan dalam kontestasi Pilkada 2024-2029.
Namun, dengan keragaman dan kebersamaan yang telah dipupuk sekian lama. Tiba-tiba nyaris dihancurkan dengan satu statemen politik dari seorang Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang mengemis DOB Sofifi ke Pemerintah Pusat.
