TIDORE – Warga Kota Tidore Kepulauan bisa bernapas legah terkait dengan kebijakan Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengutamakan pelayanan kesehatan berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Walikota Tidore menegaskan, Di Masa kepemimpinannya bersama Ahmad Laiman, ia tidak mau Masyarakat Kota Tidore dipersulit hanya karena masalah administrasi.
Untuk itu, bagi semua petugas kesehatan di Kota Tidore Kepulauan, terutama di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD), agar dapat melakukan pelayanan kepada Masyarakat Kota Tidore dengan baik.
“Masyarakat cukup menunjukan KTP, dan petugas wajib untuk melayani. Saya tidak mau masyarakat Kota Tidore dipersulit hanya karena persoalan tidak ada BPJS,” tegas Muhammad Sinen.
Ia melanjutkan, persoalan Kesehatan ini, telah dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi petugas kesehatan untuk memperlambat pelayanan, apalagi sampai menunda pelayanan kesehatan, hanya karena terdapat masyarakat yang tidak memiliki BPJS.
“Saya minta semua petugas harus pakai hati untuk melayani Masyarakat. Jika terdapat masalah soal pembiayaan karena masyarakat ada yang belum punya BPJS, segera laporkan ke saya untuk diselesaikan,” tukasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara ini mengaku, dirinya tidak mau lagi mendengar adanya masalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di RSD Tidore maupun puskesmas-puskesmas terdekat.
Olehnya itu, jika terdapat orang sakit yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, cukup dengan menunjukan KTP yang berdomisili di Kota Tidore, selanjutnya petugas kesehatan wajib hukumnya untuk melayani.
“Jika masih ada keluhan dari Masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang diperhambat hanya karena persoalan tidak ada BPJS, saya pastikan petugas yang bersangkutan akan dievaluasi,” pungkasnya. (Red)
